Sabtu, 10 Desember 2011
Senin, 05 Desember 2011
Mudjito: Jabar dan Jatim patuh dicontoh penyelenggaraan pendidikan inklusif
| Mudjito: Jabar dan Jatim patuh dicontoh penyelenggaraan pendidikan inklusif |  |  |  |
| Gubernur Jawa Timur, Dr Soekarwo SH MHum dan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan Lc menerima "Inclusive Education Award 2011" dari pemerintah karena memiliki kepedulian terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Penyerahan penghargaan diberikan oleh Menteri Pendidikan Nasional, Dr Ir Muhammad Nuh DEA dengan disaksikan Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar (PPK-LK Dikdas) Dr Mudjito, Dirjen Pendidikan Dasar Suyanto PhD, Dirjen Pendidikan Menengah Hamid Muhammad PhD, Direktur PPK-LK Dikmen Dr Triyadi, Wakil Gubernur Sulawesi Utara Djouhari Kansil (mantan Kadis Pendidikan Sulut), perwakilan anggota DPR-RI Komisi X dari Fraksi PDI-P Tubagus Dedi "Mi'ing Gumelar dan Theresia R.Pardede dari Fraksi Partai Demokrat disela-sela pembukaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) x di Grand Kawanua Convention Center Manado, Senin (12/9/2011). "Pendidikan inklusi di kedua daerah ini sangat maju dan perlu dicontoh untuk daerah lainnya. Mereka telah memiliki Perda Inklusi yang memungkinkan pendidikan jenis ini mendapatkan alokasi dana dari APBD," ujar Murdjito. Kedua, kategori sekolah. Penghargaan diberikan kepada Kelanawti, Kepala SDN Cempaka Putih Barat 16 Pagi serta Sumarni, Kepala SDN Teupit Pukat, Nanggroe Aceh Darussalam Sumarni. Ketiga, kategori individu. Selain diberikan kepada pemerhati pendidikan inklusif Prof. Dr. Iim Wasliman MSi dari Jawa Barat, penghargaan serupa juga diraih Dra. Iis Masdiana MPd dari Sulawesi Selatan. "Ke depan penghargaan ini akan ditambah dua kategori yaitu kepada kepala daerah tingkat kabupaten/kota dan insan pers yang peduli terhadap pelayanan pendidikan bagi ABK," katanya. Sejatinya, dari Jawa Barat yang mendapatkan Inclusive Education Award 2011 ini adalah tiga orang, selain Heryawan dan Iim Wasliman. Satu lagi adalah Iis Masdiana, karena Iis adalah guru di SLB Pembina Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan lulusan Jurusan Pendidikan Luar Biasa dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung yang kini sudah menetap dan menjadi warga Kota Makassar sejak sebelas tahun lalu. "Saya kaget mendapat penghargaan ini karena selama ini saya tidak sempat memikirkannya. Saya hanya fokus memberikan pendidikan dan pembinaan kepada guru-guru baik di SLB maupun di inklusi," kata Iis yang pernah dikirim ke Norwegia untuk mempresentasikan sekolah inklusi di Indonesia. Iis sangat dikenal di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Guru Pembimbing Khusus (GPK) se-Provinsi Sulsel. "Tugas sehari-hari saya melakukan identifikasi dan asesmen anak berkebutuhan khusus (ABK) yang ada di sekolah reguler di beberapa kabutan/kota di Sulsel," ujar Iis. Dalam kesempatan yang lain Prof Dr Iim Wasliman mengatakan, anugerah Inclusive Award 2011 menunjukkan bahwa pemerintah memperhatikan dan peduli terhadap pendidikan inklusi. Tokoh pendidikan asal Tasikmalaya ini mengatakan bahwa upayanya yang dirintis sejak 2002 tidak sia-sia. "Saat itu saya menghadap gubernur dan mempresentasikan tentang sekolah inklusi. Saya kaget gubernur langsung menyetujui dan dari APBD dialokasikan sampai Rp 2 miliar," kata Iim yang juga mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jabar ini. "Pendidikan inklusi termasuk penyediaan sumber daya manusia dan kurikulum di Jabar sangat bagus. Kini ada dua kampus di Bandung yang siap memasok SDM pendidikan inklusi yaitu UPI dan Universitas Islam Nusantara (Uninus) Bandung," kata Iim yang juga guru besar di dua kampus tersebut. Malah sekarang di Jabar, sambung Iim, guru SLB dan inklusi dicari dan mendapat kesejahteraan yang lebih bagus dari guru reguler. Bahkan beberapa daerah lain banyak yang studi banding ke Jabar. "Gaji seorang guru SLB atau inklusi bisa sampai Rp 8 juta," ujar Iim. Dana Tak Terbatas Ahmad Heryawan seusai menerima penghargaan menyatakan di Jabar saat ini tercatat ada 245 sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi. Pendidikan jenis ini diakuinya sangat berkembang pesat di Jabar. "Targetnya malah seluruh sekolah di Jabar menyelenggarakan pendidikan inkulsi," ujar Heryawan. Ketika ditanya penyebab pendidikan inklusi berkebang pesat di Jabar, Heryawan menyebutkan bahwa selain sumber daya manusia yang melimpah dari UPI dan Uninus juga adanya tunjangan khusus baik untuk pengajar, siswa dan juga sekolah. "Kami berikan tunjangan khusus kepada mereka, siswa diberi beasiswa guru yang mengambil S2 dan S3 pun diberikan beasiswa. Kami memiliki dana tidak terbatas untuk pendidikan inklusi ini karena dananya langsung dari provinsi," tambah Heryawan. Pendidikan inklusi terus dikembangkan tidak berarti mematikan SLB. Menurut Heryawan, sekolah-sekolah reguler terus dikembangkan menjadi sekolah inklusi di sisi lain SLB juga terus ditambah, ditingkatkan kualitasnya dan juga dikembangkan jumlahnya. "Sekolah inklusi ditambah karena SLB saat ini selain tidak merata di setiap kabupaten/kota juga jaraknya sangat jauh sehingga sulit dijangkau anak-anak berkebutuhan khusus," pungkas Heryawan. Di tempat yang sama Communication Specialist Helen Keller International (HKI) Rina Suryani mengatakan kalau anak berkebutuhan khusus bisa belajar di sekolah-sekolah umum maka mereka akan bisa bersosialisasi dengan anak-anak yang normal, sedangkan kalau belajar di sekolah khusus akan bersosialisasi dengan penderita yang sama. "Keluarga tidak mampu yang memiliki anak berkebutuhan khusus tidak mampu menyekolahkan anaknya di sekolah khusus, kalau hanya dirumah maka tidak akan berkembang, padahal secara intelijensi barangkali memiliki kelebihan," katanya. Sejak 2003 Helen Keller International dengan didukung USAID dan Direktorat PPK-LK Pendidikan Dasar, Kemdiknas, telah mengembangkan sistem yang menyediakan akses dan pendidikan yang layak bagi anak didik berkebutuhan khusus.[\] |
http://www.pkplk-plb.org/beritadetail.php?option=com_content&task=view&id=12377&Itemid=6
Ideal Gaji Guru Inklusi Rp9 Juta
| Ideal Gaji Guru Inklusi Rp9 Juta | | | |
Kini, ratarata guru GPK (status PNS) mendapat gaji plus tunjangan sebesar Rp4 juta.Idealnya,gaji dan tunjangan yang diterima GPK sebesar Rp9 juta, sebab tingkat kesulitan dalam mengajar sangat tinggi. Selain persoalan kesejahteraan, ujar dia, Jatim masih belum memiliki organisasi yang jelas dalam penanganan sekolah inklusi.Di Jatim,persoalan inklusi hanya ditangani setingkat kepala seksi (kasi),sedangkan idealnya ditangani kepala bidang (kabid). Sebab,dengan penanganan di kabid, maka persoalan anggaran bisa diperjuangkan.
Artinya, kabid bisa memperjuangkan penambahan anggaran untuk sekolah inklusi, seperti menambah anggaran bagi pengajar. ”Saya berharap Jatim memberikan gaji dan tunjangan GPK sebesar Rp9 juta. Ini seperti yang terjadi di Jawa Barat,” ungkap dia. Meski ada kelemahan, Mudjito mengakui ada kelebihan yang tidak dimiliki provinsi lain. Di antaranya adanya Peraturan Gubernur (Pergub) No 6/2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur. Dengan Pergub ini,lanjut dia berarti Jatim sangat serius memajukan pendidikan inklusi.
Apalagi, dari kabar yang diterima, ungkapnya, Surabaya mengalokasikan anggaran khusus untuk sekolah inklusi sebesar Rp10 miliar. Adanya anggaran tersebut menunjukkan perhatian terhadap inklusi sangat tinggi. ”Saya sangat mendukung pemerintah yang sangat perhatian terhadap sekolah inklusi. Ini sangat luar biasa,”tutur Mudjito. Sementara itu, Kabid Pendidikan Dasar Dindik Provinsi Jatim, Nuryanto mengatakan Pemprov akan melakukan pembenahan dalam memberikan layanan kepada sekolahsekolah inklusi. Sebab, Provinsi menginginkan menjadi daerah pelopor inklusi.
”Kita akan melakukan pembenahan terus untuk mendapatkan gelar daerah inklusi,” katanya. Nuryanto menuturkan,saat ini keberadaan sekolah inklusi di Jatim lebih baik daripada daerah lain.Hal ini dibuktikan dengan adanya Pergub No 6/2011. Bahkan, sekolah-sekolah normal juga diajukan untuk menjadi inklusi. Artinya, sekolah- sekolah reguler banyak yang menampung anak-anak iklusi. ”Kami akan terus memperjuangkan anak-anak inklusi,” beber Nuryanto.
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/420459/
http://www.pkplk-plb.org/beritadetail.php?option=com_content&task=view&id=12373&Itemid=6
Minggu, 04 Desember 2011
Sabtu, 03 Desember 2011
LKIS
| Lembar Kerja Individu Sekolah (LKIS) | | | |
Lembar Kerja Individu Sekolah (LKIS) merupakan sistem penjaringan data yang dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan layanan Khusus Pendidikan Dasar (PPK-LK Dikdas), dan diharapkan dengan LKIS ini pihak sekolah dapat mengirimkan datanya sehingga bisa diolah dan berguna dalam proses perencanaan dan pembangunan Pendidikan Nasional.1. LKIS untuk Sekolah Luar Biasa SDLB/SMPLB/SLB. Click DIsini |
Anak Berkebutuhan Khusus Harus Diperhatikan
| Mudjito: Anak Berkebutuhan Khusus Harus Diperhatikan | | | |
| Anak berkebutuhan khusus perlu diperhatikan secara serius oleh semua elemen masyarakat. Keterbatasan yang dialami oleh anak-anak bukan sesuatu yang sia-sia, tetapi harus diasah dan dikemas secara terus-menerus sehingga menjadi sebuah prestasi. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PPK/PLK), Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) RI, Dr. Mudjito, dalam sambutannya pada pembukaan Lomba Kreasi Siswa Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Inklusi, Pendidikan Layanan Khusus dan Gebyar Seni Siswa dan Guru di Aula Komodo, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (PPO) Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (24/5/2011) seperti yang dilansir Tribun Kupang. Hadir pada kesempatan itu, Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya, Kepala Dinas PPO Propinsi NTT, Ir. Thobias Uly, M.Si, Sekretaris Dinas PPO, Drs. Klemens Meba, Kabid PK/PLK, Drs. Falens Bhalu, para guru SLB se-NTT dan ratusan siswa SLB, sekolah inklusi dan PK/PLK serta undangan lainnya. Seperti disaksikan Pos Kupang, para siswa SLB yang terdiri dari SDLB, SMPLB, SMALB, siswa inklusi dan siswa akselerasi ini menunjukkan atraksi mereka di hadapan Gubernur Frans Lebu Raya di depan halaman Kantor Dinas PPO Propinsi NTT. Mereka menampilkan drum band dan pawai busana sesuai dengan daerah masing-masing. Gubernur kemudian bersama diantar siswa SLB ke Aula Komodo dan mengalungkan selendang motif daerah. Perlombaan dilakukan selama lima hari, Selasa hingga Jumat (24 - 27/5/2011). Mudjito mengatakan, anak-anak berkebutuhan khusus memiliki potensi dan keunggulan yang luar biasa dan berbeda dengan anak-anak lainnya. Mereka diberikan karunia khusus, sehingga tidak boleh diremehkan. Hal ini, kata Mudjito, terlihat dari antusiasme mereka mengikuti lomba dan berbagai kreativitas yang ditampilkan, seperti berbagai kerajinan tangan yang dipamerkan, keterampilan bermain musik, menyanyi, drum band, berpuisi dan sebagainya. “Dalam keterbatasan mereka, para siswa ini bisa memberikan suatu tontonan yang sangat menarik, seperti layaknya anak-anak yang normal. Untuk itu, potensi ini harus terus diasah dan dokemas secara baik oleh para guru sehingga bisa menjadi modal bagi masa depan mereka,” katanya. Menurut Mudjito, dalam keterbatasan anak-anak berkebutuhan khusus diharapkan terus memotivasi diri untuk menatap masa depan yang terbentang luas. Untuk itu, anak-anak harus terus belajar dan belajar menimba ilmu dan mencari tahu hal-hal yang baru untuk mendukung keterampilan dan kemampuan dalam persaingan yang mengglobal saat ini. Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya, mengatakan, pemerintah terus memberikan perhatian kepada program pendidikan khusus dan layanan khusus, yang didalamnya ada siswa SLB, siswa inklusi maupun siswa akselerasi. Menurutnya, dalam keterbatasan tetapi memiliki kelebihan dan keunggulan yang tidak dimiliki oleh semua anak pada umumnya. Mutu pendidikan di NTT masih perlu diperhatikan secara serius, sehingga para guru SLB diharapkan untuk terus bersama pemerintah membangun dan mengembangkan pendidikan di daerah ini. "Guru SLB, harus memiliki ketabahan dan keikhlasan dalam mendorong anak-anak berkebutuhan khusus sehingga sukses menempa masa depannya," katanya. Ia meminta kepada pemerintah daerah (bupati dan walikota) untuk memberikan perhatian yang besar terhadap PK/PLK. Ia juga menghimbau agar pada SLB, sekolah inklusi, akselerasi juga mendapatkan pendidikan karakter yang bisa membina anak tidak saja cerdas secara intelektual, tetapi juga emosional dan spiritualnya. Di NTT, katanya, SLB masih sangat terbatas, sehingga ke depan pemerintah pusat dan daerah memperhatikan persoalan ini agar bisa mengakomodir semua anak-anak berkebutuhan khusus sampai di pelosok. http://kupang.tribunnews.com/read/artikel/63170/regionalntt/humaniora/2011/5/27/anak-berkebutuhan-khusus-harus-diperhatikan http://www.pkplk-plb.org/ |
Langganan:
Postingan (Atom)